Direct Advocation Klinik Hukum Online

Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Kebumen

HALO DIVO

KLIK UNTUK AJUKAN PERTANYAAN
Saya menghendaki pertanyaan dan jawaban ini
ditampilkan di halaman ini
tidak ditampilkan, kirimkan ke email saya
PARJOKO
2017-01-16 12:18:59

Di Desa saya ada masalah pembagian warisan tanah.pada perkawinan pertama orang tersebut mempunyai anak yang berjumlah 7 orang,kemudian sang ibu meninggal.dan Bapaknya menikah lagi,kemudian setelah menikah lagi di karuniai satu orang anak laki laki.dan pada tahun 2012 Bapaknya meninggal.sebelum meninggal bapaknya sudah memberikan sebagian tanah kepada istri keduanya.dan istri tersebut memberikan tanahnya kepada anak yang sekarang,dan ibunya sudah mengatasnamakan tanah tersebut di dalam SPPT.Pada pemberian tanah tersebut anak yang dari perkawinan pertama tidak ada yang tau,kalau sebagian tanahnya sudah di berikan kepada istri keduanya.Pertanyaan saya apakah anak yang dari perkawinan pertama bisa menggugat kepada ibu tirinya atas tanah tersebut?walaupun tanah tersebut sekarang SPPTnya sudah atas nama ibu tirinya.

Parjoko
2017-01-06 01:43:59

Tetangga saya punya masalah tentang harta warisan.pada perkawinan sebelumnya dia punya anak 7.dan sekarang dia kawin lgi karena istrinya meninggal.pada perkawinan ini dia mempunyai satu orng anak.dan sekarang suaminya meninggal.sebelum meninggal suaminya telah memberikan tanah dan bangunan rumah kepada istri keduanya.tanpa sepengetahuan anak yang dulu.pertanyaan saya adalah: 1.Apakah harta tersebut sah klo di berikan kepada istri keduanya,karena istri pertama meninggal. 2.Bagaimana hukumnya klo anak yang dari hasil perkawikan pertama menuntut harta tersebut?

Jawaban:

Terimakasih bapak Parjoko dari Adimulyo atas Pertanyaannya ke DIVO

 

Dalam hubungan perkawinan di Indonesia, tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara satu orang individu dengan individu satunya lagi (suami-istri), melainkan juga melingkupi hubungan kekerabatan dua keluarga pasangan, mengenai harta pasangan suami-istri tersebut, hingga mengenai putusnya hubungan perkawinan berikut dengan akibat hukumnya.

 

Apabila suami istri beragama Islam, maka berlaku ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam sbb:

Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan

 

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”

 

Selanjutnya, mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, kita dapat merujuk pada Pasal 94 KHI, dijelaskan bahwa:

 

1.     Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2.     Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

 

Berdasarkan hal tersebut kami jelaskan bahwa, apabila harta (tanah dan bangunan) yang dipermasalahkan tersebut diperoleh pada saat pernikahan pertama, maka menjadi harta bersama dengan istri pertamanya yang kemudian menjadi hak waris dari anak-anak hasil pernikahan pertamanya (7 orang anak). Sedangkan apabila harta (tanah dan bangunan) tersebut diperoleh setelah pernikahan kedua, menjadi harta bersama dengan istri kedua, sehingga apabila suami meninggal menjadi hak waris untuk istri kedua dan anaknya.

Selanjutnya untuk menentukan apakah istri keduanya memiliki Hak atas warisan tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu apakah tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada saat pernikahan pertamanya atau pernikahan keduanya.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KHI diatur bahwa;

 Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

 

Dengan ketentuan diatas maka apabila tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari pernikahan pertamanya, dikarenakan istri pertamanya telah meninggal (cerai mati) maka separuhnya menjadi hak waris dari anak-anaknya dari istri pertamanya(7 orang anak) dan separuhnya lagi menjadi harta bersama dengan istri keduanya.

Bila pewaris beragama selain Islam,

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

Mengenai harta bersama dalam KUHPerdata pasal 119,disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan ,maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

 

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1.       Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);

2.       Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1.       Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).

2.       Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris

3.       Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

4.       Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

 

Dalam Pasal 852 KUHPerdata dijelaskan:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Kemudian Pasal 852a KUHPerdata menjelaskan terkait hak waris dari anak atas perkawinan pertama.

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka jelas bahwa anak-anak dari pernikahan pertamanya memiliki hak waris atas harta warisan dari pewaris, walaupun telah menikah dengan istri keduanya (perkawinan kedua).

Sehingga yang berhak atas harta warisan dari pewaris adalah anak dari istri pertama, istri kedua dan anak dari perkawinan dengan istri kedua. Terlepas dari kapan harta tersebut diperoleh. Baik pada saat pernikahan pertama, maupun pada pernikahan kedua.

 

Demikian dan Terimakasih

joko
2016-10-20 01:13:31

Tetangga saya pengguna sepda motor,dan terjadi kecelakaan tabrakan dengan sebuah mobil.pengendara motor yang di depan meninggal dan yang di bonceng mengalami luka ringan dan di rawat di rumah sakit.yang meninggal sudah dapat santunan dari Jasa Raharja.dan yang di bonceng biaya rumah sakit di tanggung olehPemerintah karena memakai KIS.Pertanyaan saya apakah yang di rawat di Rumah Sakit dapat santunan juga dari Jasa Raharja walaupun sudah di tanggung oleh KIS?

Jawaban:

Yth. Saudara Joko

Terima kasih atas pertanyaan anda dalam HALO DIVO

Terkait dengan pertanyaan yang diajukan kami sampaikan sebagai berikut:

Ketentuan terkait Jasa Raharja

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal tersebut juga mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor; 36 dan 37/PMK.010/2008, dimana salah satu ketentuannya menyatakan kadaluarsa hak santunan yaitu jika pelaporan lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang mendapatkan perawatan juga dapat santunan dari jasa raharja. Namun perlu diketahui bahwa santunan dari jasa raharja juga memiliki beberapa persyaratan atas pencairannya diantaranya yaitu laporan pihak kepolisian atas kejadian kecelakaan dimaksud. Sehingga apabila kkorban belum melaporkan kejadian maka agar segera melaporkan dengan batas kadaluarsa selama 6 bulan sejak kejadian terjadi.

Namun perlu juga ditelusuri atas klaim KIS pada rumah sakit, apakah pada saat mendaftarkan korban sebagai pasien pemilik KIS, atau pasien umum atau pasien korban kecelakaan. Jika sudah didaftar sebagai korban kecelakaan maka jasa raharja hanya menanggung biaya perawatan sampai dengan RP10 juta, jika biaya lebih dari itu maka akan ditanggung BPJS/KIS sesuai dengan kepesertaan pasien. Mengingat informasi yang saudara sampaikan belum terlalu detail, maka kami sarankan agar segera menghubungi jasa raharja setempat.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salam DIVO!

Aanang
2016-10-03 01:36:57

Mohon agar ada katalog tentang produk hukum yang sudah diterbitkan, karena yang ditampilkan dalam halaman web hanya 10/page atau tidak ada pilihan jumlah data yang ingin ditampilkan. itu masukannya untuk mempermudah pencarian bagi orang awam seperti saya...

Jawaban:

Terimakasih saudara anang dari desa kritig atas masukannya. untuk kedepan akan kita tingkatkan lagi mengenai informasi produk hukum daerah. karena web kami masih dalam tahap pengembangan

teguh priyatno
2016-08-24 11:48:15

ass.wr.wb pertanyaan saya terkait dengan RAPERDA SOTK PEMERINTAH DESA, sejauh ini sudah sejauh mana perkembangannya, kalo boleh bisa dikirim atau diuplod draftnya ? trimaksh

Jawaban:

wa'alaikumsalam wr.wb.

Yth Sdr Teguh Priyatno dari Tegalretno, dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini raperda perangkat desa masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD. adapun untuk draf raperda tersebut, dapat diakses di website kami. silakan klik http://jdih.kebumenkab.go.id/produkhukum/?detid=1285

 

terimakasih. semoga bermanfaat. Salam DIVO!

rahmat
2016-08-03 01:14:46

saudara saya mengalami kecelakaan dengan bis umum dia posisi dijalan/jalur yang benar yang ditabrak oleh bus yang mau menyalip bus lain. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apa ada batas waktu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi sebab sudah 2 minggu belum ada kesepakatan damai dengan pihak PO Bus yang menabrak 2 Apakah korban berhak mendapatkan biaya ganti rugi atas kerusakan kendarfaan dan fisik korban/biaya perawatan dan pasca perawatan dari pihak PO Bus penabrak? 3 kalau mau melaporkan ke pihak kepolisian bagaimana prosedurnya? Trimkasih

Jawaban:

Yth. Sdr Rahmat,

Terima kasih atas pertanyaan saudara. Untuk itu kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

1.     Terhadap batas waktu pelaporan kejadian.

Menurut Pasal 74 KUHP ayat 1 yaitu Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar negeri.

 

2.     Terhadap hak korban kecelakaan

Berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 235 ayat (2)

Jika terjadi cedara terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 1 huruf b, dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/ atau perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 236

(1)  Pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib menganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

(2)  Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara pihak yang terlibat.

Pasal 240

a.     pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;

b.     ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan

c.     santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

 

 

Ketentuan terkait Jasa Raharja

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal tersebut juga mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor; 36 dan 37/PMK.010/2008, dimana salah satu ketentuannya menyatakan kadaluarsa hak santunan yaitu jika pelaporan lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.

Untuk lebih jelasnya saudara dapat menghubungi kantor jasa raharja terdekat.

 

3.     Prosedur pelaporan kepada Pihak Kepolisian.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatua Replubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 8

(1)    Laporan disampaikan kepada petugas polri di lokasi terdekat.

(2)    Tidak terkecuali melalui telepon, pesan singkat, dan surat elektronik.

(3)    Laporan sebagaimana dimaksud pada (1), diberikan tanda bukti laporan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salam DIVO!

  

Ndan
2016-06-30 09:30:23

1. Untuk penangan suatu perkara berapa lama 2. Penanganan masalah utang piutang dengan cara ligitasi apa non ligitasi bagi PNS

Jawaban:

Yth. Ndan dari Alian, 

Terima kasih atas pertanyaan saudara.

1. Penanganan suatu perkara tidak dapat diprediksikan berapa lamanya, karena tingkat kesulitan setiap perkara maupun jalur penanganannya akan berbeda-beda. Contohnya, untuk penanganan perkara litigasi yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan mungkin akan lebih lama dari penanganan perkara non litigasi yang prosesnya dapat dimusyawarahkan antara para pihak yang berperkara.

2. Penanganan masalah utang piutang baik pada PNS maupun non PNS sama-sama bisa diselesaikan melalui 2 jalur tersebut, baik litigasi maupun non litigasi. Namun untuk masalah utang piutang yang diatur dalam perjanjian khusus pasti ada cara penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam naskah perjanjian. Setiap sengketa pasti akan dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu dalam penyelesaiannya. Jika penanganan melalui jalur musyawarah/mediasi/non litigasi tidak berhasil, maka pihak yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui pengadilan/litigasi.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Salam DIVO

Fatkhurosid
2016-06-30 09:26:59

Apakah masalah/kasus non ligitasi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan bisa diligitasikan

Jawaban:

Yth. Bapak Fatkhurosid, terimakasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan Saudara:

Penyelesaian masalah/perkara dengan non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi dikenal juga dengan penyelesaian sengketa alternatif ( Alternatif Dispute Resolution). Penyelesaian dengan jalur non-litigasi bisa dilakukan melalui konsultasi, konsiliasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Penyelesaian masalah/sengketa melalui jalur non litigasi dapat dilaksanakan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Sehingga diharapkan permasalahan/sengketa dapat terselesaikan tanpa melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian dengan cara non litigasi juga dapat menghemat waktu, uang dan tenaga para pihak yang bersengketa. 

Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur non litigasi, maka tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui jalur litigasi atau bersidang di Pengadilan. Tentunya dengan waktu yang relatif lebih lama, biaya yang cukup mahal dan menguras tenaga para pihak.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat.

Yayuk
2016-06-28 01:22:48

permasalahan hukum apa saja yang dapat diajukan ke layanan halodivo ini?

Jawaban:

Layanan DIVO menampung segala permasalahan yang ingin dtanyakan terkait dengan hukum maupun permasalahan penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Setiap pertanyaan yang berkaitan dengan SKPD/Unit Kerja lainnya akan kami koordinasikan dengan instansi yang terkait/berwenang. Semoga DIVo dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Trima kasih atas partisipasi Anda.

Nur Ahmadi
2016-06-28 08:25:25

Assalamualaaikum, Yth Bapak/Ibu Pengelola DIVO Sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah pedagang kaki lima belum ya? soalnya pedagang kaki lima di kebumen kok sepertinya tidak ditata, terutama di lingkungan alun-alun kebumen. Terimakasih

Selanjutnya Terakhir 1 sd 10 dari 11 total data