Arsip Berita Terbaru

Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Inilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JDIH Kebumen 09 April 2018 10:59:20 WIB dibaca 101 kali

Dengan pertimbangan bahwa  Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan
Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada
16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(tautan: Perpres Nomor 16 Tahun 2018).



Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.



E-purchasing sebagaimana
dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.



Sedangkan  Pengadaan Langsung
sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.



Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud
dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah
dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi
dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender sebagaimana dimaksud
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.



“Metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem
Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,”
bunyi Pasal 39 Perpres ini.



Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan
Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.



Seleksi sebagaimana dimaksud, menurut
Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit
di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan
Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk
Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.



“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung
untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud , diberikan
batasan paling banyak 2 (dua)  kali,” bunyi Pasal 41 ayat (6) Perpres
ini.



Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa
Konsultansi, menurut Perpres ini, dilakukan dengan: a.Kualitas dan
Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.



Swakelola



Menurut Perpres ini, pelaksanaan
Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna
Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b.
Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari
jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini



Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II
dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama
dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola
sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.



Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III,
menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk
pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan
pimpinan Kelompok Masyarakat.



“Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.



Tender



Menurut Perpres ini, pelaksanaan
pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f.
Evaluasi Dokumen Penawaran;  g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah



“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud
untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan
Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.



Pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan
klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah
masa sanggah selesai.



Adapun pemilihan melalui Tender Cepat
dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran
harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d.
penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.



Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a.
pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta
negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung
yang menggunakan SPK.



“Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.



Untuk barang/jasa yang kontraknya harus
ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan
RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Perpres ini juga menegaskan, pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan
dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.


“Peraturan Presiden ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
Laoly pada  22 Maret 2018 itu.

Sumber : http://setkab.go.id

link download Perpres No 16 Tahun 2018 : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018