Bupati Kebumen, H. Arif Sugiyanto, S.H., pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 melaunching program “Fast_Line” atau Fasilitasi Hukum Online bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Program Fast_Line terdiri dari launching aplikasi JDIH Kebumen versi android, launching fitur Elegan atau Electronic Legal Drafting serta Penyuluhan Hukum melalui media Youtube, Televisi dan Radio. Sebelumnya, JDIH Kebumen sudah tersedia dalam versi website yang bisa diakses melalui google dengan alamat jdih.kebumenkab.go.id. Kini, JDIH Kebumen juga tersedia di layanan google playstore. Dengan adanya aplikasi JDIH Kebumen versi android diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk hukum khususnya produk hukum daerah Kabupaten Kebumen. Selain itu, di dalam aplikasi JDIH Kebumen baik versi web maupun android kini tersedia fitur Elegan atau Electronic Legal Drafting. Apa itu? Eletronic Legal Drafting merupakan fitur pengecekan posisi produk hukum yang sedang dibuat. Dengan berbekal nomor resi yang diperoleh saat OPD mendaftarkan produk hukum yang akan diajukan, maka proses pengajuan produk hukum tersebut dapat diketahui posisinya melalui pengecekan nomor resi apakah produk hukum masih ada di bagian Hukum atau sudah sampai kepada Bupati. Tentu hal ini akan lebih memudahkan proses pembuatan produk hukum sehingga dapat lebih menghemat waktu. Sedangkan untuk penyuluhan hukum, sebelum masa pandemi covid-19 secara rutin dilakukan penyuluhan hukum ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan. Kini, penyuluhan hukum bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat melalui chanel Youtube Ratih TV Kebumen, Televisi lokal Ratih TV atau Radio InFM. Bupati sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dengan adanya program Fast_line, diharapkan persoalan dan hambatan dalam pelayanan hukum dapat teratasi dengan baik, cepat, terukur dan terkontrol. Selain itu, program ini juga dapat mempercepat pelayanan produk hukum kepada perangkat daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh kesalahan prosedural.