Telepon: 0287 381144 Email: hukumsetdakebumen@gmail.com

Bahasa :     Media Sosial :      

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Kebumen

Evaluasi Smart City Kabupaten Kebumen

image
  • Posted by Berita
  • Bagian Hukum
  • 07 Oktober 2022
  • 494

Bertempat di Ruang Arungbinang Komplek Pendopo Kabumian, telah dilaksanakan kegatan Evaluasi Smart City Kabupaten Kebumen dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara daring pada Kamis (6/10). Rapat dihadiri oleh Bupati Arif Sugiyanto serta Dewan Smart City yang terdiri dari beberapa unsur OPD.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Smart City di Kabupaten Kebumen hampir seluruh program telah terlaksana dan sebagian ada yang telah mencapai seratus persen penilaian.

"Kita hari ini ada evaluasi pelaksanaannya dari Kominfo, dimana kita termasuk kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan, dan alhamdulillah tadi berjalan lancar, hasilnya semua program yang masuk dalam kategori Smart City nilainya sudah di atas 80 persen, bahkan ada 100 persen," ujar Bupati.

Program Smart City yang telah dilaksanakan berdasarkan Masterplan Smart City yaitu: Smart Governance dengan 9 program sudah berjalan dengan nilai 100 persen; Smart Living dengan 9 dari 10 program telah berjalan dengan nilai 90 persen; Smart Branding dengan 6 dari 7 program telah berjalan dengan nilai 85,71 persen; Smart Society dengan 9 dari 9 program telah berjalan dengan nilai 100 persen; Smart Economy dengan 10 dari 12 program telah berjalan dengan nilai 83,33 persen; dan Smart Environtment 4 dari 4 progran telah berjalan dengan nilai 100 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Budhi Suwanto menambahkan, Smart City sudah berjalan sejak 2019 lalu dan setiap tahun selalu mendapat evaluasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang teknis pelaksanaannya.

 

Link

Pemkab Kebumen
Website Pemerintah Kabupaten Kebumen

JDIH Jateng
Website JDIH Provinsi Jawa Tengah

JDIHN
Website Pusat JDIH Nasional

JDIH BPHN
Website Pusat JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional